Modest Style

Hak Perempuan dan Feminisme Islami: Kuliah Dr Amina Wadud

,

Apa hubungan antara tauhid dengan hak asasi manusia? Mengapa hukum-hukum keluarga sama sekali berbeda di negara yang satu dengan yang lain? Dr Amina Wadud membantu Sya Taha mengurai gagasan-gagasan ini.

Amina Wadud dalam International Congress on Islamic Feminism di Barcelona pada tanggal 28 Oktober 2005. Foto AFP / Lluis Gene
Amina Wadud dalam International Congress on Islamic Feminism di Barcelona pada tanggal 28 Oktober 2005. Foto AFP / Lluis Gene

Minggu lalu, pada tanggal 14 Oktober, saya diberi kesempatan berharga untuk mendengarkan sebuah perkuliahan oleh Dr Amina Wadud tentang “Islam, Feminisme dan Hak Asasi Manusia” di Universitas Leiden, Belanda. Topik tentang perempuan muslimah yang kuat, cerdas dan menarik membuat saya ingin bersegera melompat ke kereta berikutnya menuju kota tetangga.

Bersama dengan kolumnis Aquila Style yang lain, Meaghan, kami berhasil melewati arus pemeriksaan keamanan yang ketat dan memasuki sebuah aula kuliah yang tidak terlalu besar, di mana Dr Amina Wadud berdiri di balik mimbar, dengan sebuah kerudung putih yang lebar membingkai longgar kepalanya. Matanya berbinar di balik kacamata, mengisyaratkan kami untuk duduk dan menyiapkan buku catatan untuk mencatat (dan ponsel pintar untuk ‘laporan langsung’ via Twitter).

Ulasannya mengarah kepada pengartikulasian kesetaraan jender dari perspektif Islam, menggunakan Al Quran sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Di awal tahun ini saya menghadiri beberapa kelas Dr Asma Barlas, ilmuwan muslimah lain yang menggeluti topik kesetaraan jender yang didasari oleh pemahaman internal Al Quran. Menurut saya metodologi ini sangat sederhana dan jelas, hingga saya berpikir bahwa perlu upaya keras untuk memasukkan pemahaman akan Islam dari kacamata patriarki seiring waktu.

Dr Amina memulai dengan sebuah poin penting tentang definisi: bahwa setiap diskusi tentang “Islam” dan “perempuan” harus dimulai dengan sebuah definisi tentang Islam. Membuat pernyataan sekadarnya bahwa “Islam adalah damai”, “Islam adalah kejam”, atau “Islam adalah hijab” tidaklah mencukupi, karena frasa-frasa standar ini menuntut sebuah pertanyaan tentang “Islam Milik Siapa?”

Tauhid menyiratkan keadilan sosial

Saya menyukai pengkajiannya terhadap konsep tauhid, sehubungan dengan keadilan sosial. Bagi Dr Amina, tidak cukup hanya dengan mempercayai tentang keesaan Tuhan, tanpa hal itu kemudian mewujud dalam perilaku kita sebagai umat manusia yang menjadi khalifah Tuhan, atau wakil di muka Bumi. Meski saya akrab dengan konsep ini, namun sesuai tendensi pendidikan Islam yang saya miliki, saya sering menemukan kontradiksi yang menganggu: walaupun perempuan dan laki-laki adalah wakil Tuhan, namun keridhaan Tuhan untuk kaum perempuan yang mencarinya sepertinya bersyarat terkait peran mereka sebagai ibu, istri atau anak.

Tak lama berselang berlangsung sebuah diskusi yang mendekonstruksi perihal ini (dengan adanya tambahan penekanan rujukan dari sumber-sumber sejarah) yang dimunculkan dalam SuhaibWebb.com, sebuah situs-jejaring milik seorang cendekia laki-laki Sunni Amerika (berkulit putih) yang terkemuka.[i] Nilai tambahan yang diangkat oleh Dr Amina terhadap konsep ini adalah bahwa selaku perempuan peran kita sebagai khalifah di muka Bumi  tak terwakilkan oleh laki-laki. Dengan kata lain, “gagasan tentang perempuan yang harus selalu mengalah bukanlah sebuah konstruksi ketuhanan.”

Hukum Syariah = hukum keluarga

Diskusi penting lainnya yang ia kemukakan adalah tentang perkembangan negara-berdaulat setelah periode kolonial. Perkembangan historis ini mengarah kepada penggabungan fiqih (yurisprudensi) dengan Syariah (jalur universal dan ilahiah dengan keadilan sebagai tujuan tertinggi). Ia menganggap bahwa frasa “implementasi Syariah oleh negara” adalah sebuah frasa yang muskil, karena Syariah hanya bisa diimplementasikan oleh individu muslim. Apa yang diimplementasikan negara seharusnya diacu sebagai “niatan politik negara”.

Menurut Dr Amina, “tidak ada yang namanya hukum Islam yang murni dan sederhana”, sebagaimana ditunjukkan oleh kenyataan bahwa tidak ada sistem hukum yang diterima oleh semua negara penganut hukum Islam. Hukum Syariah di Malaysia berbeda dengan yang berlaku di Singapura, Indonesia, Brunei, Iran, Arab Saudi dan Afghanistan, meskipun negara-negara dengan latar belakang penjajah yang sama cenderung memiliki kemiripan hukum Syariah. Singkatnya, jenis dari hukum kolonial memiliki dampak yang besar terhadap formulasi, ruang lingkup dan tingkatan hukum Syariah di negara-negara bekas-jajahan saat ini.

Perbedaan hukum dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan muslimah khususnya dapat jelas terlihat dari beragamnya status personal dan hukum keluarga di negara-negara bekas-jajahan saat ini. Di banyak negara, hukum Syariah hanya diaplikasikan untuk perkara pernikahan, perceraian dan pewarisan – semuanya melibatkan aspek keluarga dan berdampak berbeda terhadap perempuan dibanding laki-laki. (Hanya di beberapa negara saja – atau hanya di beberapa provinsi atau wilayah – di mana hukum kriminal berdasar pada Syariah, juga seringkali diaplikasikan tidak proporsional terhadap perempuan.)

Bagi Dr Amina adalah suatu hal yang mengganggu bahwa gagasan tentang apa yang membentuk sebuah unit keluarga yang “layak” telah dikodifikasi (diatur dalam UU) bahkan tanpa mempertanyakan ide tentang keluarga, dan yang lebih penting, tanpa melibatkan perspektif perempuan. Sebagai hasilnya, hak asasi manusia bagi perempuan hanya diberikan dalam konteks sebuah keluarga.

Saat saya bekerja dengan organisasi perempuan Maroko, saya sangat beruntung dapat terlibat dalam aktivitas diskusi tentang reformasi dari Moudawana, hukum keluarga Maroko. Hampir serupa dengan negara-negara lain dengan hukum Islam, pemikiran bahwa keluarga didasari oleh tingkatan-tingkatan berjenjang dari komplementaritas dan perwalian, di mana ayah atau suami adalah pencari nafkah keluarga dengan penyelenggaraan sepihak, sementara anak perempuan atau istri-istri harus tunduk dan tak setara, dengan kelembagaan mereka yang bergantung kepada wali laki-laki.

Dr Amina sebelumnya bekerja selama bertahun-tahun dengan Sisters in Islam, sebuah organisasi non-pemerintah di Malaysia yang bergelut dalam area perombakan hukum keluarga. Ia memahami bahwa banyak muslimah yang menolak pemahaman patriarkal tentang keluarga, karena dipengaruhi oleh yurisprudensi yang terpusat pada laki-laki dan dikodifikasi tanpa perspektif perempuan. Keyakinan dari kaum muslimah ini diwujudkan lebih lanjut baru-baru ini lewat langkah global yang disebut Musawah, yang mengupayakan perihal “kesetaraan dan keadilan dalam keluarga muslim.”

Feminisme Islami dan feminis Muslim

Saya sengaja meletakkan diskusi tentang feminisme Islam di bagian terakhir, karena terminologi “feminisme” yang disandingkan dengan “Islam” cenderung memicu prekonsepsi tertentu. Ini terjadi khususnya karena terdapat banyak definisi untuk feminisme Islami. Menurut Dr Amina, feminisme Islami secara sederhana menyatakan bahwa “Islam adalah milik kita semua.” Islam bukan bidang eksklusif bagi para cendekia, ulama, atau penentu kebijakan, namun Islam adalah apa pun yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang muslim yang ikhlas, beriman dan berilmu.

Dr Amina mengakui bahwa selama ini ia tidak dikenali sebagai feminis muslim, namun akhir-akhir ini terminologi tersebut menjadi istilah yang paling tepat bagi kajiannya tentang keadilan sosial. Meskipun bagi ahli hukum abad-pertengahan perwalian terhadap perempuan adalah bentuk keadilan di masa itu, keadilan masa kini harus mengandung “hubungan timbal-balik” antar manusia (kita bisa bertukar jasa/layanan satu sama lain tanpa salah satunya kehilangan apa pun), yang hanya dimungkinkan dengan “sebuah pemahaman mendalam perkara tauhid”. Ia membuat saya merenungi bahwa konsep tentang keluarga masa kini merefleksikan keadilan yang ia maksud.

Akhirnya, saya mendengar langsung kecerdikan dan humor Dr Amina menangani beban pekerjaannya dalam menghadapi penolakan keras. Saat salah satu peserta menyampaikan kepadanya bahwa ia telah dikritisi karena “membaca Al Quran dalam (perspektif ) kesetaraan”, dengan sederhana ia merespon dengan pernyataan yang cukup tegas:

“Jika tidak ada masalah saat membaca Al Quran dengan cara yang patriarkis, maka tentu saja saya juga bisa membacanya  dengan (perspektif) kesetaraan.”


[i] Maryam Amirebrahimi, ‘Wifehood and motherhood are not the only ways to Paradise’, SuhaibWebb.com, 7 Oct 2011, tersedia di sini

Leave a Reply
<Modest Style