Modest Style

Turki Cabut Larangan Berhijab

,
Seorang pendukung Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memegang bendera Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam rapat umum di Istanbul, 16 Juni 2013. AFP Photo / Ozan Kose
Seorang pendukung Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memegang bendera Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dalam rapat umum di Istanbul, 16 Juni 2013. AFP Photo / Ozan Kose

ANKARA, 30 September 2013. Oleh Fulya Ozerkan (AFP) – Turki mengumumkan akan mencabut larangan berhijab bagi perempuan di sebagian besar lembaga publik, Senin (30/9), menyusul sejumlah langkah lain yang dianggap para kritikus bertujuan mengislamkan negara sekuler kukuh tersebut.

Dalam pidato akbar untuk memperkenalkan reformasi politik, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengatakan, dengan beberapa pengecualian, pegawai negeri sipil akan diperbolehkan berhijab setelah larangan yang sudah lama berlaku itu dihapus.

Namun demikian, larangan tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang berprofesi sebagai hakim, jaksa, polisi dan tentara, tambahnya.

Penghapusan larangan itu merupakan bagian dari reformasi politik besar yang diumumkan Erdogan untuk memperkuat hak-hak kelompok minoritas, termasuk 15 juta suku Kurdi di Turki.

Kontroversi pemakaian hijab ini menyingkap persaingan di Turki antara kelompok konservatif religius, massa dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Erdogan yang berasaskan Islam, serta lawan-lawan politiknya yang beraliran sekuler.

Para sekularis—terutama yang berada di angkatan bersenjata—memandang pemakaian hijab sebagi simbol perlawanan terhadap tegasnya pemisahan antara negara dan agama, prinsip dasar modernisasi Turki.

Juni lalu, pemerintahan Erdogan dilanda gelombang kerusuhan nasional yang menjadi tantangan terbesar bagi kepemimpinannya yang telah lebih dari satu dasawarsa. Para pemrotes menyebut Erdogan ‘diktator’ serta menuduhnya ingin mengislamkan negara sekuler kukuh yang didominasi Muslim tersebut.

Para kritikus berpendapat kebijakan Erdogan telah menyebabkan masyarakat Turki lebih terpolarisasi daripada sebelumnya. Para lawan politik AKP pun secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka akan Turki yang semakin condong ke arah Islam konservatif.

Pada 2004, partai Erdogan berusaha mengajukan amandemen kontroversial yang melarang perzinaan, namun terpaksa mundur di tengah kecaman dari partai-partai oposisi dan organisasi perempuan.

Tahun lalu, Erdogan memancing kemarahan saat menyamakan aborsi dengan pembunuhan.

Kelompok sekuler juga mencemaskan langkah parlemen yang pada 2012 menyetujui reformasi pendidikan Erdogan untuk mengizinkan sekolah-sekolah agama mengembangkan apa yang digambarkannya sebagai ‘generasi yang saleh’.

Belum lama ini, dewan legislatif Turki meloloskan undang-undang untuk membatasi penjualan dan iklan alkohol. Langkah ini terbilang yang paling sulit dalam sejarah republik tersebut.

Bulan ini, dalam sidang ulang, pengadilan Istanbul kembali menjatuhkan hukuman percobaan 10 bulan penjara bagi pianis terkenal Turki, Fazil Say, atas tulisan-tulisannya di media sosial yang dianggap menyinggung agama.

Profesor Ilter Turan dari Universitas Bilgi, Istanbul, mengungkapkan bahwa penghapusan larangan berhijab bukanlah keputusan yang luar biasa.

‘Larangan berhijab secara pelan-pelan telah luntur selama masa pemerintahan AKP,’ ujarnya kepada AFP. ‘Dalam skala besar, larangan ini tidak diterapkan di lembaga-lembaga pemerintahan dan pemerintah kota yang dipimpin AKP.’

Reformasi pemakaian hijab dianggap sebagai langkah Erdogan dalam mengambil hati massa untuk persiapan pemilihan mendatang. Partainya pun telah melonggarkan larangan tersebut di universitas-universitas.

Turki akan menyelenggarakan pemilihan lokal di bulan Maret, pemilihan presiden di bulan Agustus serta pemilihan anggota legislatif pada 2015.

Meski demikian, seorang legislator dari fraksi AKP menyatakan tidak puas atas diberlakukannya pengecualian dalam reformasi pemakaian hijab.

‘Kenapa perempuan yang menjadi hakim dan jaksa tidak boleh berhijab? Tidak bisakah mereka yang memakai hijab memberikan keputusan yang adil?’ demikian tulis wakil ketua AKP, Cengiz Yavilioglu, melalui akun Twitter-nya.

Dia juga menulis bahwa: ‘Larangan berhijab adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Meski ada pengecualian, pencabutan larangan itu telah mengembalikan hak-hak yang penting.’

Partai berasaskan Islam itu menegaskan bahwa larangan tersebut telah melecehkan kebebasan hati nurani serta menodai hak atas pendidikan.

Gerakan ini bisa jadi pembuka jalan bagi para anggota dewan legislatif yang memakai kerudung untuk memasuki parlemen. Pada 1999, Merve Kavakci dari Partai Kebajikan Islam yang kini sudah bubar, dihalangi untuk mengucapkan sumpah parlemennya lantaran mengenakan hijab.

Berita ini bertolak belakang dengan perkembangan terbaru di provinsi Quebec, Kanada, di mana pemerintahnya telah melarang pemakaian simbol-simbol keagamaan yang dianggap bersifat ‘pamer’, termasuk hijab, untuk para abdi masyarakat seperti guru, pegawai negeri sipil dan penyedia layanan kesehatan.

Leave a Reply
<Modest Style