Modest Style

Tragedi Mei ’98: Napak tilas seorang perempuan

,

Banyak hal yang belum terungkap dalam kerusuhan Mei 1998 masih menyimpan luka mendalam pada sejarah bangsa Indonesia. Oleh Najwa Abdullah.

Gambar: iStock
Gambar: iStock

Enam belas tahun berlalu sejak reformasi bergulir, namun banyak hal dalam tragedi Mei 1998 yang masih belum terungkap. Hukum belum menjerat pihak-pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa ini. Bahkan, kekerasan seksual yang menimpa banyak perempuan – yang terutama beretnis Tionghoa – masih diragukan keabsahannya oleh banyak anggota masyarakat karena menghilangnya korban dan saksi mata.

Namun, tanpa proses peradilan dan pengusutan lebih jauh mengenai tragedi ini, sukseskah reformasi? Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 lalu, hal ini dibahas dalam acara bedah buku “Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan” di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI). Dalam diskusi yang dimoderatori oleh guru besar FIB UI Melani Budianta tersebut, sebagai pembicara hadir penulis buku Dewi Anggraeni dan sejarawan Hilmar Farid.

Sebagai saksi sejarah yang menulis buku ini, Anggraeni mengutarakan bahwa sulit untuk mengungkapkan pemerkosaan masal Mei 1998 karena kejadian tersebut seakan-akan dihapus dalam rekam sejarah negara. Banyak kalangan yang bahkan menganggap hal tersebut merupakan berita sensasional yang dibesar-besarkan namun sesungguhnya tidak pernah terjadi.

Blaming the victim (menyalahkan korban) adalah sikap dan pandangan yang masih diikuti cukup banyak pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.”

Menariknya, kekacauan yang terjadi khususnya pada 13 hingga 15 Mei 1998 terasa ‘disengaja’ oleh beberapa pihak menilik runtutan peristiwanya yang sistematis.

Kata Anggraeni, “Seakan-akan sudah mengetahui apa yang akan terjadi, beberapa toko, kantor dan rumah memasang sajadah atau papan yang bertuliskan ‘milik pribumi’ dan ‘milik Muslim’ di depan pintunya. Pembakaran, penjarahan dan penganiayaan terjadi tanpa ada aparat keamanan yang datang menolong. Bahkan aparat yang terlihat di dekat tempat-tempat itu, menurut kisah warga, hanya mengawasi dan tidak berbuat apa-apa untuk menghalangi apalagi menghentikan aksi kejahatan di sekitarnya.”

Karena ‘pembiaran’ ini, orang-orang tak dikenal dapat menyerang bangunan-bangunan dan manusia-manusia penghuninya tanpa batas – seolah-olah mereka sudah dijamin luput dari hukum.

Menurut data yang diperoleh dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dari 13 Mei hingga 3 Juli 1998 di Jakarta tercatat terdapat 1,217 korban meninggal dan 91 orang luka-luka akibat peristiwa ini. Tercatat juga jumlah korban kekerasan seksual sebanyak 152 orang – dua puluh di antaranya meninggal dunia. Banyak dari para perempuan korban kekerasan seksual yang masih hidup kemudian menarik diri dari kehidupan publik karena perasaan depresi, putus asa dan dianggap sebagai aib keluarga. Namun, hingga kini angka statistik kekerasan tersebut belum mampu mendorong adanya proses peradilan yang nyata atas pelaku kerusuhan Mei 1998.

[Not a valid template]

Dalam bukunya, Anggraeni menyebutkan bahwa sebagian tindak kejahatan seksual terjadi di dalam rumah atau di dalam bangunan dan didominasi oleh kasus gang rape (perkosaan yang dilakukan berama-ramai). Kekerasan seksual ini terutama terjadi pada perempuan beretnis Tionghoa dengan latar belakang strata sosial yang berbeda-beda, mulai dari yang tidak mampu hingga yang berada.

Pada satu titik, tragedi ini kemudian menggugah sejumlah tokoh masyarakat, pekerja kemanusiaan, aktivis perempuan dan pembela HAM untuk menggalang kekuatan dan mendesak presiden di masa itu, BJ Habibie, untuk mengambil langkah-langkah kongkrit dalam hal pengungkapan fakta tragedi Mei ’98 serta perlindungan perempuan. Gerakan ini akhirnya menghasilkan pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah, Komnas HAM dan ormas-ormas lain.

Meskipun demikian, dalam diskusi bedah buku tersebut Hilmar Farid mengatakan,“Sulit jika sekarang menghadirkan saksi yang langsung melihat tindakan kejahatan, dan apabila melihat tatanan hukum Indonesia yang begitu lemah, pembuktian terhadap pemerkosaan itu mengerikan sekali. Yang akan dilakukan oleh aparat adalah terus mendesak saksi dan korban hingga satu titik mereka dianggap bohong.”

Mengutip perkataan Saparinah Sadli, Ketua Komnas Perempuan tahun 1998, dalam buku yang ditulis Anggraeni, “Blaming the victim (menyalahkan korban) adalah sikap dan pandangan yang masih diikuti cukup banyak pejabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat [di Indonesia].”

Ketidaktuntasan kasus ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebagai hasil dari diskusi ini, disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membuat isu ini relevan perlu ditingkatkan – karena diskriminasi, kekerasan dan pemerkosaan adalah isu bersama yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa mengenal latar belakang etnis, jenis kelamin maupun agama.

Leave a Reply
<Modest Style