Modest Style

Saudi Mengeluhkan Biaya Tenaga Kerja Setelah Eksodus Pekerja

,
Buruh asing bekerja di luar sebuah toko kain pada 7 November 2013 di Riyadh. Saudi telah mulai mengeluhkan biaya tenaga kerja yang melonjak menyusul eksodus satu juta pekerja asing. AFP PHOTO/Fayez NURELDINE
Buruh asing bekerja di luar sebuah toko kain pada 7 November 2013 di Riyadh. Saudi telah mulai mengeluhkan biaya tenaga kerja yang melonjak menyusul eksodus satu juta pekerja asing. AFP PHOTO/Fayez NURELDINE

JEDDAH, 7 November 2013 (AFP) oleh Abdul Hadi HABTOR – Saudi telah mulai mengeluhkan lonjakan biaya tenaga kerja menyusul eksodus satu juta pekerja asing, meskipun para ekonom bersikeras bahwa regulasi pasar secara menyeluruh akan memberi manfaat perencanaan jangka panjang.

Kalangan profesional dalam kerajaan, baik Saudi maupun asing, mengatakan para pekerja lepas yang biasa mengantre untuk mendapat kerja serabutan di pusat keramaian publik telah hampir menghilang sejak patroli polisi mulai secara tegas menegakkan hukum perburuhan yang keras minggu ini, mengumpulkan ribuan migran ilegal untuk dideportasi.

Mereka terpaksa beralih ke perusahaan penyedia layanan resmi, yang tarifnya dua kali lipat atau lebih untuk menyewa tukang listrik atau tukang ledeng.

“Saya sangat kesulitan mencari tukang kayu bahkan dengan harga lebih tinggi,” keluh guru sekolah dasar Majed Hasan.

“Saya diberitahu bahwa tukang kayu lepasan telah menghilang. Saya pergi ke sebuah perusahaan jasa dan diberitahu bahwa mereka bisa menyediakan tukang kayu untuk 150 riyal (Rp450.000) – dua kali lipat dari yang biasa saya bayar.”

Sejak Senin, pihak berwenang mulai mengumpulkan ribuan pekerja asing ilegal setelah berakhirnya amnesti terakhir bagi para pekerja untuk memutihkan status pekerjaan mereka di kerajaan tersebut.

Mereka yang dianggap ilegal bervariasi, mulai dari pengunjung yang tinggal lebih lama dari batas visa dan peziarahyang mencari pekerjaan sampai penjaga toko dan buruh harian yang bekerja untuk orang lain selain sponsor resmi mereka, faktor yang menjadi persyaratan di Arab Saudi seperti juga di kebanyakan negara Teluk lainnya.

Hampir satu juta pekerja migran – orang Bangladesh, Filipina, India, Nepal, Pakistan, dan Yaman di antaranya – memanfaatkan amnesti tersebut untuk meninggalkan negara itu.

Sekitar empat juta lainnya memutihkan situasi mereka dengan mencari pengusaha untuk mensponsori mereka, tetapi dengan demikian hampir mengosongkan pasar tenaga kerja lepasan yang murah.

“Saya biasanya mudah menemukan tukang ledeng. Kali ini, saya telah menjelajahi tiga daerah dan tidak bisa menemukan satu pun,” keluh Mahmud Badr, seorang dokter Mesir yang tinggal di ibukota niaga kerajaan, Jeddah.

Ia mengatakan dirinya terkejut oleh “bagaimana pekerja jasa menghilang, setelah dulu mereka begitu mudah dicari” di antrean alun-alun publik demi kesempatan untuk mendapatkan beberapa dolar.

Perusahaan yang mempekerjakan orang asing bergaji rendah harus membayar izin untuk merekrut staf mereka, di samping biaya berulang untuk izin tinggal tahunan, sehingga membuat biaya mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lepas ilegal.

“Sudah begitu sulit untuk menemukan pekerja sejak pembatasan dimulai,” keluh warga Saudi Abu Maher, saat ia tawar-menawar dengan tukang listrik tentang biaya untuk memperbaiki televisi satelitnya.

“Jika kita bisa menemukan pekerja, sangat sulit untuk menyetujui kesepakatan karena dia meminta biaya tinggi… Biaya tenaga kerja telah naik dua kali lipat selama dua hari terakhir.”

Tapi ekonom Saudi bersikeras bahwa pukulan jangka pendek pada kantong profesional akan sebanding dengan manfaat jangka panjang dalam hal perencanaan yang lebih efisien dari ekonomi terbesar dunia Arab itu.

“Ini akan berdampak negatif dalam jangka pendek, tetapi akan berdampak positif terhadap perekonomian dalam jangka menengah dan panjang,” kata Fawaz al-Alami, mantan kepala tim Saudi yang menegosiasikan kesepakatan kerajaan untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2005.

“Sebagian besar tenaga kerja yang pergi mewakili kelebihan pasokan di pasar,” katanya.

“Seandainya pasar membutuhkan para pekerja itu, status mereka sudah akan diatur.”

Ekonom Ihsan Bu Hulaiga mengatakan keberadaan kelompok besar pekerja ilegal telah lama menjadi kendala bagi perencanaan yang efisien.

“Memulangkan para pekerja ilegal akan… membantu dalam mengendalikan pasar sektor gelap,”kata Bu Hulaiga kepada harian Saudi Arab News.

“Setelah pekerja asing ilegal dikirim kembali ke negara asal, kita dapat menghitung jumlah kekuatan tenaga kerja legal di kerajaan, apa yang mereka lakukan dan kota tempat mereka bekerja. Informasi iniakan relevan untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan bisnis untuk masa depan.”

Jumlah pekerja asing mencapai sembilan juta di kerajaan kaya minyak yang berpenduduk 27 juta itu.

Iming-iming nafkah, bahkan dalam pekerjaan bergaji rendah sebagai pembantu rumah tangga atau buruh bangunan, telah menjadi magnet bagi para migran dari Asia serta negara-negara miskin di dunia Arab.

Tapi terlepas dari kekayaan minyaknya yang sangat besar, Arab Saudi memiliki tingkat pengangguran lebih dari 12,5 persen di antara populasi warganya, angka yang telah lama berusaha dipotong pemerintah.

Leave a Reply
<Modest Style