Warga Palestina di penjara Israel hentikan mogok makan sambut Ramadhan

,
palestina
Perempuan Palestina dalam demonstrasi solidaritas terhadap tahanan Palestina di penjara Israel di Kota Gaza. AFP Photo / Mohammed Abed

RAMALLAH, 25 Juni 2014 (AFP) – Puluhan tahanan Palestina yang telah menolak makan selama 62 hari menghentikan aksi mogok makan mereka pasca tercapainya kesepakatan dengan Layanan Penjara Israel, ungkap pengacara pada AFP.

Para tahanan mulai menolak makan pada 24 April sebagai bentuk protes atas penahanan oleh Israel tanpa tuntutan maupun persidangan di bawah prosedur yang disebut hukuman administratif, yang dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian.

“Para pelaku protes, yang telah mencapai kesepakatan dengan otoritas penjara Israel, telah memutuskan untuk menghentikan sementara aksi mereka dalam menyambut datangnya Ramadhan,” ujar Ashraf Abu Snena, mengacu pada bulan puasa yang tiba akhir pekan ini.

Israel membenarkan adanya perjanjian tersebut, yang poin-poin pastinya belum disampaikan pada masyarakat.

“Aksi mogok makan dihentikan untuk satu malam,” ujar juru bicara Layanan Penjara Israel (IPS) Sivan Weizman pada AFP, dan menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai “kesepakatan jangka pendek”.

“Hal ini tidak melibatkan penghentian atau pembatalan penggunaan hukuman hukuman administratif,” ujaz Weizman.

Namun mantan menteri hubungan tahanan Palestina menyatakan kemungkinan adanya batasan-batasan atas penggunaan hukuman di bawah perjanjian yang berlaku.

“Salah satu syaratnya adalah bahwa hukuman administratif tidak akan diperbarui lebih dari enam bulan,” ujar Issa Qaraqe pada radio Voice of Palestine, dan menambahkan adanya “campur tangan Eropa” dalam membujuk tahanan untuk menerima perjanjian tersebut.

“Perjanjian ini tidak akan membatalkan undang-undang… namun mengemukakan masalah ini merupakan satu langkah menuju pembatalannya di masa depan,” ujar Qarage.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji penjanjian tersebut, dengan mengatakan pada sebuah pernyataan bahwa hal ini akan menghasilkan “cara untuk memastikan lebih sedikit aksi (mogok makan) yang terjadi di masa depan”. Ia tidak menjelaskan maksudnya lebih lanjut.

Sebanyak 70 tahanan melakukan aksi mogok makan pada saat perjanjian terjadi, ungkap IPS.

Sebelumnya di bulan ini, IPS menyebutkan bahwa aksi mogok makan ini adalah yang terpanjang yang pernah dilakukan oleh tahanan Palestina.

Beberapa pelaku protes dipertahanakan hidupnya dengan asupan vitamin dan gula, namun sebagian lainnya hanya meminum air selama ini, menurut kelompok hak azasi tahanan Addameer.

Hukuman administratif merupakan prosedur yang berawal dari Mandat Inggris atas Palestina (1920-1948) yang menyatakan bahwa penahanan dapat dilakukan selama periode enam bulan, yang dapat diperbarui hingga periode tanpa batas atas perintah pengadilan.

Sekitar 200 dari 5.000 atau lebih warga Palestina yang ditahan oleh Israel merupakan tahanan administratif, meski angka tersebut tampak akan berlipat ganda seiring dengan operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh Israel di Tepi Barat pasca hilangnya tiga remaja yang diyakini diculik oleh Hamas.

Sejauh ini, 371 warga Palestina telah ditahan – 280 di antaranya anggota Hamas – dan sebagian besar diperkirakan akan mendapat putusan hukuman administratif.

Pemimpin dan kelompok hak azasi manusia Palestina mengecam penggunaan hukuman administratif, dan mendesak adanya tekanan internasional terhadap Israel untuk menghentikan pelaksanaannya.

Tentara Israel tidak menanggapi permintaan komentar atas prosedur tersebut, namun mantan komisaris IPS Orit Adato manyatakan bahwa penahanan tanpa tuntutan merupakan satu-satunya cara untuk melindungi jaringan informan Palestina milik Israel.

Dalam sebuah upaya untuk menghindari adanya aksi mogok makan lanjutan, pemerintah Israel berencana untuk mengeluarkan undang-undang kontroversial yang memungkinkan otoritas memberi makan tahanan secara paksa. Putusan tersebut akan diajukan untuk pemutusan suara kedua dan ketiga di parlemen pada hari Senin.

PBB mendesak Israel untuk tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut.

“Memberi makan secara paksa atau menggunakan ancaman untuk memberi makan paksa atau kekerasan fisik atau psikologis lainnya terhadap individu yang telah memilih cara ekstrim aksi mogok makan sebagai bentuk protes penahanan tanpa tuntutan tidak dapat diterima,” ujar Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan Juan Mendez dalam sebuah pernyataan.

Leave a Reply
Aquila Klasik