Modest Style

Suku di India Memberi Kendali Pada Wanita

,
INDIA, MUMBAI: Rakyat India menari sebagai tanda partisipasi mereka dalam unjuk rasa One Billion Rising di Mumbai pada 14 Februari 2013. India berada pada garis depan protes global dalam kampanye One Billion Rising untuk hak-hak perempuan yang dipicu oleh kasus pemerkosaan fatal oleh sekelompok orang yang mengejutkan negara itu baru-baru ini. AFP PHOTO / Indranil Mukherjee
INDIA, MUMBAI: Rakyat India menari sebagai tanda partisipasi mereka dalam unjuk rasa One Billion Rising di Mumbai pada 14 Februari 2013. India berada pada garis depan protes global dalam kampanye One Billion Rising untuk hak-hak perempuan yang dipicu oleh kasus pemerkosaan fatal oleh sekelompok orang yang mengejutkan negara itu baru-baru ini. AFP PHOTO / Indranil Mukherjee

Oleh Ammu Kannampilly ­– Bagian timur laut India yang terpencil merupakan tempat tinggal suku kuno yang penghormatannya atas perempuan menjadikan mereka anomali mencolok di negara yang didominasi laki-laki ini.

Namun ketika dunia tengah memperingati Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret silam, wilayah tersebut menjadi medan pertempuran yang sulit dipercaya di mana kaum pria mencoba mengakhiri tradisi matrilineal yang dianut oleh lebih dari satu juta orang.

Suku Khasi di kawasan permai Meghalaya menempatkan perempuan sebagai pusat masyarakat sejak buaian hingga ke liang lahad.

‘Datangilah rumah sakit mana pun, kemudian berdirilah di luar bangsal persalinan dan dengarkanlah,’ kata Keith Pariat, aktivis hak asasi manusia.

‘Jika yang lahir anak laki-laki, Anda akan mendengar keluarga itu berkata seperti: “Oh, oke, tak apalah”. Tapi jika yang lahir anak perempuan maka ada sukacita dan tepuk tangan.’

Pariat adalah ketua Syngkhong Rympei Thymmai (SRT), sebuah organisasi yang berjuang dengan daya tahan yang luar biasa untuk memberantas tradisi.

Menurut tradisi Khasi, putri bungsu mewarisi semua harta leluhurnya, pria diharapkan untuk pindah ke rumah istri mereka setelah menikah, dan anak-anak harus menggunakan nama keluarga ibunya.

Dan, dalam aturan yang menjelaskan mengapa bayi perempuan disambut dengan meriah ini, semua orangtua yang memiliki harta warisan tetapi tidak punya anak perempuan harus mengadopsi seorang anak perempuan sebelum mereka mati, karena mereka tidak bisa meninggalkan warisan untuk anak-anak lelaki mereka.

Sistem matrilineal ini telah bertahan selama ribuan tahun di komunitas ini, namun aktivis seperti Pariat kini bertekad untuk menggulingkannya.

‘Saat pria harus tinggal di rumah ibunya mertuanya, hal itu cenderung membuat dia lebih pasif,’ kata Pariat.

‘Dia jadi seperti kerbau pejantan. Tidak ada orang yang tertarik untuk mendengar pendapatnya tentang apa pun, dia juga tidak memiliki suara dalam keputusan apa pun.’

Pengusaha 60 tahun tersebut percaya bahwa sistem matrilineal telah ‘benar-benar merugikan’ pria Khasi.

‘Sistem ini tidak memberikan tanggung jawab kepada pria sehingga mereka cenderung santai dan beralih ke narkoba dan alkohol, dan menyia-nyiakan hidup mereka,’ katanya kepada AFP di ibukota negara bagian Shillong.

Hal ini juga membuat pria-pria tersebut tidak menarik bagi perempuan Khasi, yang menggunakan hak mereka untuk menikah di luar komunitas tersebut, bukannya dengan pria setempat.

Teibor Langkhongjee, seorang pengusaha 41 tahun yang juga anggota SRT mengatakan pilihan tersebut mudah dipahami.

‘Pria Khasi tidak memiliki kemapanan, mereka tidak punya tanah, tidak menjalankan bisnis keluarga, dan pada saat yang sama, mereka juga tak bisa apa-apa,’ katanya.

Perjuangan berat

Sebuah gerakan hak asasi laki-laki memang muncul di awal 1960-an, namun mereda setelah ratusan perempuan Khasi muncul pada salah satu pertemuan mereka dengan bersenjatakan pisau.

SRT yang didirikan pada tahun 1990 menghadapi perjuangan yang berat untuk menghapus  tradisi Khasi, karena konstitusi India menjamin hak dewan suku untuk menetapkan hukum adat mereka sendiri.

Bentrokan antara aturan suku dan hukum India merupakan hal yang lazim, dan peradilan sering diharapkan untuk menengahi saat hak-hak gender dipertaruhkan.

Namun di masa lalu konflik semacam itu berfokus pada peningkatan hak-hak perempuan, baik dalam hal warisan, mas kawin, atau tunjangan cerai yang berlaku di keluarga Hindu dan Muslim.

Hak laki-laki tidak pernah menjadi subjek perdebatan.

Di Shillong, kebanyakan wanita mengabaikan anggapan bahwa komunitas mereka menyimpang.

Meskipun perempuan Khasi berdaya dalam membuat keputusan sendiri mengenai pernikahan, uang, dan hal-hal lain, partisipasi politik di suku ini masih rendah. Dari 60 anggota dewan, hanya empat orang yang perempuan.

‘Putri bungsu mewarisi harta orangtuanya karena ia bertanggung jawab mengurus orangtuanya sampai mereka mati,’ kata Patricia Mukhim, editor The Shillong Times.

‘Orangtua merasa mereka dapat selalu mengandalkan putri-putri mereka.’

Di negara di mana kaum ibu sering menghadapi tekanan besar untuk melahirkan anak laki-laki sehingga menyebabkan peningkatan aborsi selektif, Meghalaya selalu membanggakan rasio jenis kelamin yang imbang.

Rasio jenis kelamin di negara bagian ini saat ini adalah 1.035 perempuan berbanding dengan 1.050 laki-laki, lebih tinggi dari nilai global 1.000 perempuan berbanding dengan 1.050 laki-laki.

Misogini tetap merebak di berbagai daerah di India, di mana serangan seksual sering dianggap sebagai ‘godaan kaum Hawa’ dan korban dapat dipersalahkan atas terjadinya serangan itu.

Pemerkosaan oleh sekelompok orang atas seorang mahasiswi pada bulan Desember di atas bus di New Delhi memicu demonstrasi kemarahan nasional.

Pesundra Reslinkhoy, guru sekolah PAUD berusia 25 tahun di Shillong mengatakan ia semakin menghargai sistem matrilineal setelah pemerkosaan oleh geng pria di Delhi.

‘Saya rasa ini tradisi yang baik untuk Khasi, bahwa semua kekuasaan tetap diberikan kepada perempuan karena akan menghindari kita dari banyak hal jahat,’ katanya.

SRT tidak berencana untuk mengajukan gugatan hukum atas adat suku, sebaliknya mereka berharap kampanye informal berupa penyebaran brosur dan rapat-rapat publik akan lebih meyakinkan masyarakat Khasi akan perlunya perubahan.

Namun ada beberapa isyarat dari kelompok berpengaruh di pedesaan yang menganut sistem pemerintahan adat ini, yang menunjukkan bahwa keseimbangan kekuasaan tidak mungkin bergeser dalam waktu dekat.

‘Di sebagian besar Meghalaya, masyarakat hanya mengenal cara-cara lama dan mereka merasa cara-cara tersebut baik-baik saja,’ kata Mukhim.

Leave a Reply
<Modest Style