Modest Style

Sambutan dingin untuk masjid pertama Islandia

,

Pembangunan sebuah masjid di Reykjavik mendapat dukungan dari non-Muslim, terlepas dari adanya pertentangan politis. Oleh Lina Lewis.

cold reception

Islam dalam sejarah Islandia dimulai jauh sejak Abad Pertengahan, yang dibuktikan dengan adanya koin-koin Arab di pulau Nordik tersebut.

Namun populasi Muslim tetap kecil, kurang dari 1 persen total populasi yang kebanyakan pengikut Lutheran. Pada 2013, hanya ada sekitar 800 orang yang terdaftar pada dua organisasi Muslim utama di Islandia: Asosiasi Muslim Islandia dan Pusat Kebudayaan Islami Islandia.

Tidak ada masjid di Islandia, namun hal tersebut akan segera berubah. Sebagaimana diberitakan oleh BBC, Muslim Islandia saat ini beribadah di dalam sebuah ruang di lantai tiga sebuah gedung perkantoran. Mereka telah menanti selama 14 tahun sebelum akhirnya mendapat izin untuk membangun masjid tahun lalu.

Pada September tahun lalu, diumumkan bahwa ibu kota Islandia Reykjavik akan menjadi tempat bagi masjid pertama negara tersebut. Sepetak lahan di Sogamýri, sebuah distrik mewah di tengah kota, diberikan secara gratis kepada umat Muslim, dari hasil pembayaran pajak Islandia.

Masjid dengan luas 2.621,3 meter persegi tersebut akan memiliki aula shalat, pusat kegiatan warga, dan sebuah menara setinggi 9,14 meter. Perkiraan biaya yang dihabiskan untuk proyek ini adalah $3,3 juta (Rp 39,6 miliar).

Namun bulan lalu, pemimpin Partai Progresif Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir menyuarakann protes anti-Muslim secara online. Ia juga menyampaikan pada koran Islandia Visir: “Saat kita memiliki sebuah gereja nasional kita tidak seharusnya mengalokasikan lahan untuk bangunan-bangunan seperti masjid.”[i]

Sveinbjörnsdóttir mendesak pejabat kota untuk menarik kembali janji mereka kepada Asosiasi Muslim Islandia perihal lahan gratis untuk membangun masjid. Situs Iceland Review juga melaporkan bahwa kritikus seperti Sveinbjörnsdóttir menjelek-jelekkan artikel Visir di dunia maya terkait rencana pembangunan masjid, dengan komentar-komentar kasar yang ditujukan pada pendiri Asosiasi Muslim Islandia Salmann Tamimi dan ketua umum Ibrahim Sverrir Agnarsson.

Menanggapi hal tersebut, Tamimi dan pengacaranya mengumumkan rencana mereka untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang membuat komentar online.

“Hal ini bisa berdampak sangat serius bagi komunitas kami. Mereka (Partai Progresif) hanya ingin mendapatkan suara, tidak peduli bagaimana caranya,” ujar Tamimi kepada Visir.

Anggota Parlemen dari Partai Kemerdekaan Brynjar Níelsson juga ikut serta dalam protes tersebut, dan menekankan bahwa memberikan lahan pada kelompok keagamaan merupakan tindak melanggar hukum.

Ia mengatakan pada koran independen Islandia Pressan: “Ini bukan masalah peraturan kesetaraan. Merupakan tanggung jawab kita, berdasarkann undang-undang, untuk melindungi Gereja Nasional Islandia. Kita memiliki peraturan cara menjalankannya dan apa yang harus dilakukannya. Dan tidak seorang pun dapat mengalihkannya kepada organisasi keagamaan lain maupun agama apa saja. Anda harus membuat undang-undang khusus untuk itu.”[ii]

Syukurlah, ada hikmah yang dapat diambil dari kejadian ini – penduduk Islandia berinisiatif menunjukkan dukungan mereka untuk pembangunan masjid. Tamimi mengatakan pada Iceland Review: “Saya menerima surel dari orang-orang yang menanyakan cara untuk mendaftar. Saya agak terkejut, namun sangat senang.”

BBC kemarin memberitakan bahwa di barisan terdepan pendukung non-Muslim terdapat wartawan Gunnar Smari Egilsson, yang dalam sebuah posting Facebook menuliskan bahwa ia akan bergabung dengan Asosiasi Muslim Islandia hanya agar organisasi tersebut dapat menerima sebagian pajak yang ia bayarkan sebagai sumbangan – sebagaimana yang diatur oleh hukum Islandia.

Dengan menyebut serangan Partai Progesif sebagai “tindakan xenophobia”, Egilsson menuliskan bahwa bergabung dengan Asosiasi Muslim Islandia dapat “membantu anggotanya melindungi diri sendiri dari serangan dan kebohongan yang dilakukan oleh Partai Progresif dan para pendukungnya”.

Egilsson tidak terdaftar pada organisasi keagamaan mana pun. Hukum Islandia hanya memperbolehkan penduduknya bergabung dengan satu organisasi keagamaan dalam satu waktu.

Meski dukungan yang diperlihatkan sangat menggembirakan, Tamimi, sebagaimana dikutip oleh BBC, mengatakan bahwa ia berharap para pendukung tidak meninggalkan gereja nasional hanya untuk menunjukkan dukungan. “Ada ruang di dalam kepercayaan Kristiani untuk berjuang membela hak azasi orang beragama lain,” ujarnya.

________________________________________

[i] Eygló Svala Arnarsdóttir, ‘Former Progressive chair slams mosque “strategy”’, Iceland Review, 5 Jun 2014, dapa dilihat di sini
[ii] Alëx Elliott, ‘Illegal to give land for Reykjavík mosque?’, Iceland Review, 11 Jun 2014, dapat dilihat di sini

Leave a Reply
<Modest Style