Modest Style

Gereja Malaysia kalah dalam upaya penggunaan kata ‘Allah’

,
malaysia
Gereja Katolik Malaysia memperjuangkan hak penggunaan kata ‘Allah’. AFP Photo / Saeed Khan

PUTRAJAYA, 23 Juni 2014 (AFP) – Pengadilan tertinggi Malaysia Senin menolak tuntutan Gereja Katolik atas hak penggunaan kata “Allah”, mengakhiri pertarungan hukum yang telah berlangsung bertahun-tahun yang meningkatkan ketegangan beragama di negara dengan mayoritas Muslim tersebut.

Perselisihan hukum ini sebelumnya dianggap sebagai ujian bagi seluruh masyarakat Kristiani di Malaysia, namun pemerintah belakangan menjelaskan bahwa putusan ini terbatas pada koran Katolik yang menjadi sumber kontroversi. Penganut agama Kristen tetap dapat menggunakan “Allah” dalam menyebut Tuhan di gereja, tambah pemerintah.

Kasus yang menuai perpecahan ini, di mana Gereja Katolik memprotes larangan pemerintah atas penggunaan kata bahasa Arab yang telah lama digunakan tersebut, muncul seiring kaum minoritas menyatakan kekhawatiran bahwa hak azasi mereka terancam dengan adanya gerakan Islamisasi yang semakin gencar di Malaysia.

Pemerintah sebelumnya telah melarang penggunaan “Allah” pada koran Church’s Herald lokal edisi bahasa Melayu. Penggunaan kata tersebut menimbulkan kemarahan umat Muslim, yang menyebutkan bahwa umat Kristiani sudah melewati batas.

Sebuah panel beranggotakan tujuh orang di ibu kota administratif Malaysia Putrajaya pada hari Senin mengemukakan putusan pengadilan rendah yang memihak pada pemerintah.

Namun juru bicara pemerintahan belakangan menegaskan: “Putusan ini hanya berlaku untuk penggunaan kata ‘Allah’ oleh koran Herald. Umat Kristiani Malaysia tetap dapat menggunakan kata ‘Allah’ di gereja.

Penganut Kristen memberikan perlawanan dengan menyatakan bahwa mereka telah menggunakan kata tersebut untuk mengacu pada Tuhan dalam bahasa Melayu selama berabad-abad.

“Masyarakat Kristiani tetap memiliki hak menggunakan kata ‘Allah’ di dalam Injil, pelayanan gereja, dan pertemuan Kristiani kami…sebagaimana yang telah kami lakukan selama ini,” tegas Eu Hong Seng, ketua Federasi Kristen Malaysia.

Para pengacara Gereja Katolik menyatakan akan mencari cara untuk melawan larangan tersebut, sekaligus mengungkapkan ketakutan bahwa putusan hari Senin tersebut dapat dipergunakan sebagai cara untuk membatasi kebebasan beragama pada kasus-kasus lain.

Di luar pengadilan, yang diadakan secara tertutup, sekitar 100 aktivis Muslim memperlihatkan kegembiraan atas kabar putusan tersebut. Sebelumnya, mereka telah meneriakkan “Allahu Akbar” dan mengangkat spanduk bertuliskan, “Bersatu untuk memperjuangkan nama Allah”.

“Kami harus memperjuangkan ‘Allah’ karena inilah kewajiban kami sebagai umat beragama. Semoga umat lain, termasuk Kristiani, memahami,” Ibrahim Ali, kepala kelompok hak azasi Muslim Perkasa menyampaikan pada AFP.

Perselisihan ini bermula pada tahun 2007 saat kementerian rumah tangga Malaysia mengancam akan mencabut izin terbit Herald atas penggunaan kata bahasa Arab tersebut pada edisi bahasa Melayunya.

Gereja mengajukan kasus ke pengadilan untuk dalam upaya menentang instruksi ini, dengan alasan bahwa kata “Allah” telah digunakan selama berabad-abad dalam Injil bahasa Melayu dan literatur lainnya untuk mengacu pada “Tuhan” di luar Islam.

Namun pihak berwenang mengatakan bahwa menggunakan “Allah” dalam literatur non-Muslim dapat membingungkan umat Muslim dan mempengaruhi mereka untuk berpindah agama – yang merupakan tindak kejahatan di Malaysia.

Pada 2009 sebuah pengadilan memenangkan tuntutan Gereja, yang memancing luapan serangan pada rumah-rumah ibadah. Oktober tahun lalu, pengadilan banding memberlakukan kembali larangan tersebut.

Malaysia telah berupaya menghindari konflik agama terbuka dalam dekade belakangan ini, namun ketegangan telah berkembang. Dua bom minyak dilemparkan ke sebuah gereja Malaysia pada bulan Januari, menyebabkan kerusakan kecil.

Juga di bulan Januari, otoritas Islam merampas ratusan Injil, yang mengandung kata “Allah”, dari sebuah kelompok Kristen.

Sekitar 2,6 juta orang di antara 28 juta warga negara di Asia Tenggara tersebut beragama Kristen, kebanyakan keturunan etnis Tionghoa, India, atau warga asli, sementara 60 persen adalah Muslim etnis Melayu.

Kaum minoritas telah lama menolak kebijakan diskriminatif berusia puluhan tahun yang berpihak pada warga Melayu dalam hal pendidikan, perumahan, dan pekerjaan.

Perdana Menteri Najib Razak, yang menjabat sejak tahun 2009, telah mengendurkan retorika awalnya yang reformis dan damai dalam upaya menyenangkan tokoh garis keras partainya, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, yang telah menguasai negara tersebut tanpa hambatan sejak kemerdekaan tahun 1957.

“Tujuannya adalah untuk menggunakan kasus ini sebagai senjata politis untuk meningkatkan ketegangan,” ujar James Chin, seorang profesor ilmu politik di Monash University, pada AFP.

“Mereka (partai berkuasa) merasa kasus ini merupakan peraih suara dalam pemilu mendatang.”

Leave a Reply
<Modest Style