Modest Style

Abraham Samad: Koruptor masa kini semakin muda

,

Revolusi antikorupsi harus dimulai dari keluarga dan diajarkan sedini mungkin, ujar ketua KPK. Khairina Nasution melaporkan.

Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) yang baru, berpose di depan sebuah mural di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012. Abraham Samad, 45, dinobatkan sebagai Ketua KPK oleh sebuah tim khusus DPR untuk periode 2011 -2015. AFP PHOTO / Adek BERRY
Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) yang baru, berpose di depan sebuah mural di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012. Abraham Samad, 45, dinobatkan sebagai Ketua KPK oleh sebuah tim khusus DPR untuk periode 2011 -2015. AFP PHOTO / Adek BERRY

Korupsi rupanya telah beregenerasi. Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad di sebuah acara di Solo baru-baru ini, korupsi kini bukan lagi dilakukan orang-orang tua, tetapi juga generasi muda. Tren terbaru juga menunjukkan bahwa budaya korupsi telah merambah ke tataran paling inti suatu bangsa: keluarga.

Setidaknya, kini sudah ada tiga pasangan suami istri yang dijebloskan KPK ke penjara. Ada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, yang tersangkut kasus Wisma Atlet. Kemudian, ada Walikota Palembang Romi Herton bersama istrinya, Masyitoh, yang terjerat dugaan suap terkait pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada juga Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah, yang terlibat kasus dugaan pemerasan.

Pelaku dugaan korupsi yang ditangkap KPK pun kini semakin berusia muda, mulai Angelina Sondakh, Gayus Tambunan dan Muhammad Nazaruddin, hingga yang termuda – kata Abraham – seorang pegawai pajak berusia 28 tahun.

“Ada yang salah dalam kehidupan kita karena generasi muda kita terjebak korupsi. Lebih prihatin lagi, korupsi dilakukan di dalam [lingkungan] keluarga,” ujar Abraham saat berpidato di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Itu sebabnya, meski KPK sudah melakukan tindakan represif terhadap pemberantasan korupsi, angka Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih saja terbilang rendah. Pada tahun 2013, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia merujuk pada angka 3,2. Skor itu sama dengan perolehan pada tahun 2012. Meskipun demikian, peringkat Indonesia naik dari posisi 118 menjadi 114 pada tahun 2013.

Indeks Persepsi Korupsi adalah sebuah indeks yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional untuk mengukur persepsi publik terhadap korupsi di jabatan-jabatan politis dan terkait layanan publik. Semakin kecil angka indeks suatu negara menunjukkan persepsi masyarakat yang buruk atau ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

“Sebelas tahun KPK melakukan penindakan represif [ternyata] tidak signifikan, sehingga [KPK] perlu mengubah pendekatan,” ucap Abraham.

Peran KPK, kata Abraham, tidak hanya menindak pelaku korupsi tetapi juga melakukan pendidikan antikorupsi berbasis keluarga. Salah satunya adalah dengan membentuk budaya antikorupsi di dalam keluarga.

Namun, budaya antikorupsi inilah yang paling sulit untuk ditanggulangi. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan budaya “amplop”, “salam tempel”, pungutan liar dan sejenisnya. Sepertinya dalam masyarakat kita, pemberian dengan pamrih untuk mengurus sesuatu adalah hal yang lumrah.

Saya jadi teringat satu momen saat penerimaan siswa baru di sekolah dasar baru-baru ini. Anak teman saya tidak bisa diterima di sekolah negeri favorit – karena ia tidak memiliki kenalan di sekolah itu.

Secara resmi, biaya yang diminta dari orang tua adalah Rp 590 ribu, yang digunakan untuk pembelian seragam dan peralatan sekolah.

“Kenyataannya, jumlah iuran sampai jutaan. Tapi itu semua dibayar ‘di belakang’, tidak terang-terangan,” ujar teman saya.

Di lingkungan tempat tinggal orang tua saya, sangat biasa membayar uang sejumlah Rp 20.000 hingga Rp 50.000 untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bagi sejumlah orang, “iuran” itu sudah menjadi hal yang wajar untuk “uang lelah” petugas kelurahan saat mengurus pembuatan KTP baru. Bagi saya, rasanya biaya tersebut tidak wajar karena sebenarnya, memiliki kartu identitas adalah hak warga negara dan mengurus KTP memang sudah menjadi tugas pegawai kelurahan.

Menurut Abraham, tindak sederhana seperti pungutan liar seperti itu kini semakin berkembang menjadi kejahatan kerah putih yang canggih. Kejahatan korupsi kini semakin berevolusi kea rah tindak pidana pencucian uang.

Itulah mengapa, ujar Abraham, pendidikan antikorupsi sebaiknya dimulai sejak usia sangat . dini. KPK sendiri bekerja sama dengan sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi untuk mencegah timbulnya budaya korupsi.

Berkali-kali Abraham menekankan pentingnya membentuk budaya antikorupsi di dalam keluarga. Itu artinya, mulai dari hal-hal kecil, biasakan untuk tidak melakukan apa pun yang berisiko korupsi. Misalnya, jangan memberi suap kalau ingin masuk sekolah tertentu, jangan meminta orang lain mengurus KTP atau paspor, jangan memberi “amplop” kepada petugas kelurahan, jangan memberi uang saat ditilang polisi di jalan, dan sebagainya.

Taat mengantri, sabar mengikuti sidang jika melanggar lalu lintas, mau berletih-letih ke kelurahan mengurus KTP sendiri dan melakukan hal-hal kecil yang selama ini kita pasrahkan pengurusannya kepada orang lain dengan uang “receh” puluhan ribu rupiah adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membentuk budaya antikorupsi di keluarga.

Hal-hal yang kecil dan melelahkan, namun besar pengaruhnya bagi kehidupan anak-anak kita, yang merupakan generasi penerus bangsa. Saatnya rantai korupsi itu kita putus.

Leave a Reply
<Modest Style