Modest Style

Di Sudan, ibu hamil dijatuhi hukuman mati karena murtad

,
Foto yang diambil pada 15 Mei 2014 memperlihatkan Katedral Katolik St. Matthew di dekat ibu kota Sudan, Khartoum. Seorang hakim Sudan menjatuhkan vonis hukuman gantung untuk seorang wanita Kristiani karena murtad, meski dengan adanya usaha banding oleh kedutaan-kedutaan Barat dengan dasar kasih sayang dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. AFP Photo / Ashraf Shazly
Foto yang diambil pada 15 Mei 2014 memperlihatkan Katedral Katolik St. Matthew di dekat ibu kota Sudan, Khartoum. Seorang hakim Sudan menjatuhkan vonis hukuman gantung untuk seorang wanita Kristiani karena murtad, meski dengan adanya usaha banding oleh kedutaan-kedutaan Barat dengan dasar kasih sayang dan penghargaan terhadap kebebasan beragama. AFP Photo / Ashraf Shazly

Oleh Abdelmoneim Abu Idris Ali

KHARTOUM (AFP) – Seorang hakim Sudan Kamis lalu menjatuhkan vonis hukuman gantung kepada seorang wanita Kristiani yang sedang hamil tua karena murtad. Vonis tersebut dinyatakan “bersifat barbar” oleh Inggris dan membuat Amerika Serikat merasa “sangat terganggu”.

Meriam Yahia Ibrahim Ishag, 27, menikah dengan seorang Kristiani dan sedang hamil delapan bulan, ungkap aktivis hak azasi manusia.

Karena lahir dari seorang ayah Muslim, ia dijerat dengan hukum Syariah yang telah diberlakukan di Sudan sejak 1983 dan melarang perpindahan agama, dengan konsekuensi hukuman mati.

“Kami memberi Anda tiga hari namun Anda bersikeras untuk tidak kembali kepada Islam. Saya memutuskan Anda digantung,” ujar hakim Abbas Mohammed Al-Khalifa kepada wanita tersebut yang menyapanya dengan nama Muslim ayahnya, Adraf Al-Hadi Mohammed Abdullah.

Khalifa juga menjatuhkan hukuman 100 kali cambuk pada Ishag untuk “perzinaan”. Di bawah hukum Syariah Sudan, seorang wanita Muslim tidak dapat menikahi seorang pria non-Muslim dan hubungan semacam itu dianggap sebagai perbuatan zina.

Di Washington, Departemen Luar Negeri menyampaikan bahwa Amerika Serikat merasa “sangat terganggu” oleh vonis tersebut dan mendesak Sudan untuk melindungi kebebasan beragama.

“Kami sangat mengutuk vonis ini dan mendesak pemerintah Sudan memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan hukum hak azasi manusia internasional,” juru bicara Dewan Keamanan Nasional Caitlin Hayden menambahkan dalam sebuah pernyataan.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang diabadikan dalam konstitusi 2005 Sudan.

Menteri Inggris untuk Afrika, Mark Simmonds, menyatakan bahwa ia “sangat terperangah”.

“Vonis barbar ini menyorot kesenjangan besar antara pelaksanaan hukum Sudan dengan kewajiban hak azasi manusia Negara tersebut,” ujarnya.

Ishag, dalam balutan jubah tradisional Sudan dan kepala tertutup, bereaksi tanpa emosi saat vonis dibacakan dalam sidang di distrik Khartoum Haj Yousef, di mana banyak umat Kristiani tinggal.

Sebelumnya dalam pemeriksaan, seorang pemimpin keagamaan Islam berbicara dengannya dalam ruang kurungan selama kira-kira 30 menit, berupaya meyakinkannya untuk mengubah keputusan.

Namun dengan tenang ia menyatakan kepada hakim: “Saya seorang Kristiani dan saya tidak pernah murtad.”

Sudan memiliki pemerintahan Islamis namun, selain hukuman cambuk, hukuman Syariah yang ekstrim jarang dilaksanakan.

“Kenyataan bahwa seorang wanita telah dijatuhi hukuman mati karena pilihan agamanya, dan cambuk karena menikahi pria yang disebut berbeda agama, itu mengerikan dan menjijikkan,” ujar periset Amnesty International Sudan, Manar Idriss.

‘Terkejut dan sangat sedih’

Jika hukuman mati tersebut dilaksanakan, Ishag akan menjadi orang pertama yang dihukum karena kemurtadan di bawah hukum pidana 1991, ujar Christian Solidarity Worldwide, sebuah kelompok kampanye berbasis di Inggris.

Salah seorang pengacara Ishag, Mohanad Mustafa, menyampaikan pada AFP bahwa mereka akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi tertinggi Sudan jika perlu untuk menggagalkan vonis tersebut.

Hukum pidana larangan perpindahan agama melanggar konstitusi, ujarnya.

Setelah pemeriksaan, sekira 50 orang berunjuk rasa menolak vonis mati tersebut.

“Katakan tidak pada hukuman Meriam,” tertulis di salah satu papan mereka, sementara lainnya menyatakan: “Hak beragama adalah hak konstitusional.”

Kelompok lebih kecil yang mendukung vonis tersebut pun hadir.

“Ini merupakan keputusan hukum. Menagapa kalian berkumpul di sini?” Tanya seorang pendukung, yang memancing seorang aktivis untuk menanggapi: “Mengapa kalian ingin menghukum Meriam/ Mengapa kalian tidak menyeret koruptor ke pengadilan”

Sudan merupakan salah satu Negara paling korup di dunia, berada pada peringkat ke-174 dari 177 negara menurut kelompok kampanye Transparency International.

Sekitar 100 orang, yang kebanyakan merupakan pendukung Ishag, berada di dalam persidangan untuk mendengar keputusan, yang juga diamati oleh para diplomat Barat.

Dalam sebuah pernyataan gabungan sebelum pembacaan keputusan, kedutaan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Belanda menyatakan “kepedulian mendalam” dan mendesak “keadilan dan kasih sayang”.

Ishag ditahan pada hari Minggu namun diberi waktu hingga Kamis untuk mengubah keputusannya.

Amnesty menyatakan bahwa Ishag dibesarkan sebagai Kristen Ortodoks, agama ibunya, karena ayah Muslimnya tidak ada.

Menteri Informasi Ahmed Bilal Osman menegaskan bahwa Sudan bukan satu-satunya negara yang melarang kemurtadan.

“Di Arab Saudi, di seluruh negara Muslim, seorang Muslim sama sekali tidak diperbolehkan berpindah agama,” ujarnya.

Leave a Reply
<Modest Style