Modest Style

Di 15 Negara, Istri Butuh Persetujuan Suami untuk Bekerja

,
Foto File. Foto AFP / Shah Marai
Foto File. Foto AFP / Shah Marai

WASHINGTON, 24 September 2013 (AFP) – Sekurangnya 15 negara telah memberikan otoritas kepada para suami untuk mencegah istri mereka bekerja, demikian World Bank menyampaikan hari Selasa lalu dalam laporannya tentang kesetaraan gender dalam bisnis.

‘Banyak masyarakat telah membuat perkembangan, bergerak secara pelan-pelan menghapus bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah lama mengakar. Namun tetap banyak hal yang masih harus dikerjakan,’ ujar Presiden World Bank, Jim Yong Kim, dalam sambutan laporan tersebut.

Di antara 143 negara yang diliput dalam laporan ‘Women, Business and the Law 2014’, 15 di antaranya – termasuk Iran, Suriah, Bolivia dan Gabon – memberikan kepada laki-laki hak untuk berkeberatan dan mencegah para istrinya untuk bekerja di luar rumah.

Di 79 negara, hukum memberikan batasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan kaum perempuan, demikian dilaporkan.

‘Pembatasan yang paling banyak diterapkan atas ketenagakerjaan perempuan dilakukan di Eropa bagian Timur dan Asia Tengah,’ kata laporan itu.

Di Republik Guinea, dikatakan, seorang perempuan diperbolehkan menentang keputusan suami dalam pengadilan, namun dia harus membuktikan bahwa keputusan suaminya itu tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Aturan serupa tetap langgeng antara lain dilatarbelakangi oleh sejarah.

‘Sisa-sisa sejarah masih dikodifikasi (menjadi bagian dari UU) dalam sistem perekonomian negara-negara tertentu, hanya karena peraturan-peraturan seperti Undang-undang Napoleon misalnya, diadopsi bulat-bulat dan tanpa peninjauan atau pembaruan reguler terhadapnya.’

‘Gagasan perihal kepala rumah tangga, contohnya, dihilangkan dari Undang-undang Sipil Perancis tahun 1970 namun tetap ada dalam banyak undang-undang sipil di wilayah Afrika Barat.’

Di Rusia, perempuan dilarang bekerja dalam 456 bidang profesi, termasuk di dalamnya menjadi sopir truk pertanian, masinis kereta kargo dan pekerjaan pertukangan.

Banyak dari peraturan tersebut adalah warisan dari rezim komunis Uni Soviet sebelumnya dan tetap tak mengalami pengubahan.

Sebagai akibatnya, menurut laporan, Federasi Rusia mengalami kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi antargender sepanjang transisi menuju ekonomi pasar.

Namun sekurangnya 29 negara, termasuk Arab Saudi, Honduras dan Senegal, memiliki peraturan yang secara sistematis meningkatkan kekuasaan laki-laki sebagai kepala keluarga untuk menetapkan keputusan-keputusan krusial seperti di mana akan menetap, pengurusan dokumen penting seperti paspor, atau membuka rekening bank.

Tetapi laporan mencatat bahwa negara maju di Barat juga lambat dalam memperbarui undang-undang mereka. Izin bagi kaum perempuan untuk mengajukan kasusnya di pengadilan tanpa persetujuan suami mereka, baru diperbolehkan di Spanyol pada tahun 1981 dan di Swiss pada tahun 1984.

Dan progres pun berlanjut,  demikian dipaparkan dalam laporan. Dalam dua tahun, 48 perubahan hukum meningkatkan kesetaraan gender di 44 negara, termasuk dalam keputusan yang dilakukan Pantai Gading untuk memperbolehkan kaum perempuan bekerja tanpa izin dari suami mereka.

Di lain pihak, Mesir baru-baru ini mengadakan perubahan ke arah berlawanan: seiring kebangkitan revolusi yang terjadi di negara itu, dan kebangkitan politik dari kekuatan Islam, Mesir meniadakan jaminan konstitusional terhadap diskriminasi gender.

Leave a Reply
<Modest Style