Modest Style

Amnesti Internasional: Upah Belum Dibayar, Buruh di Qatar Kelaparan

,
(Berkas foto): QATAR, Doha: Para buruh migran bekerja di lokasi konstruksi di Doha selama kunjungan delegasi dari Federasi Internasional Pekerja Kayu dan Bangunan (BWI), 9 Oktober 2013. Pada saat itu mereka memeriksa kondisi pekerja migran dalam mempersiapkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola 2022, di tengah kabar adanya eksploitasi parah yang terjadi di sana. AFP PHOTO / AL-WATAN DOHA / KARIM JAAFAR
(Berkas foto): QATAR, Doha: Para buruh migran bekerja di lokasi konstruksi di Doha selama kunjungan delegasi dari Federasi Internasional Pekerja Kayu dan Bangunan (BWI), 9 Oktober 2013. Pada saat itu mereka memeriksa kondisi pekerja migran dalam mempersiapkan Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola 2022, di tengah kabar adanya eksploitasi parah yang terjadi di sana. AFP PHOTO / AL-WATAN DOHA / KARIM JAAFAR

DOHA, 18 Desember 2013 (AFP) – Para migran yang telah mengerjakan proyek pencakar langit di Qatar selama hampir setahun tanpa dibayar kini mengalami “kekurangan makanan yang parah” dan tidak bisa meninggalkan negara itu atau mencari pekerjaan lain. Demikian menurut Amnesti Internasional, Rabu lalu.

Qatar telah menuai kritik dari beberapa kelompok HAM—terutama setelah negara itu terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022—yang menyoroti kondisi para buruh  migran dalam pesatnya industri konstruksi di kerajaan penghasil gas alam tersebut.

Pihak Amnesti mendesak pemerintah Qatar untuk mengatasi buruknya keadaan 80 pekerja migran—sebagian besarnya berasal dari Nepal—yang bekerja untuk perusahaan Lee Trading and Contracting (LTC), dan mengatakan mereka “bekerja dalam kondisi yang mirip kerja paksa.”

“Mereka tidak dibayar selama hampir setahun dan tidak sanggup membeli makanan untuk hidup sehari-hari. Mereka juga tidak bisa mengirimkan uang kepada keluarga mereka di kampung atau melunasi utang,” ujar Salil Shetty, sekretaris jenderal Amnesti Internasional.

Kelompok pekerja migran itu terdiri dari 60 buruh asal Nepal serta buruh lain dari Sri Lanka, Filipina, Nigeria, China dan Bangladesh.

Mereka telah mengerjakan pembangunan di lantai 38 dan 39 Menara Al-Bidda di Doha, yang dikenal sebagai “Markas Sepak Bola Qatar”, karena sejumlah organisasi olahraga memiliki kantor di sana, ungkap Amnesti.

Amnesti mengatakan pihaknya telah melihat dokumentasi yang menunjukkan LTC masih berutang 1,5 juta riyal (Rp 4,9 miliar) kepada para buruh itu untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan Oktober lalu.

“’Lakukan pekerjaan ini dan kami akan membayarmu besok,’ kata mereka,” ujar seorang buruh asal Nepal seperti dikutip Amnesti.

“Kami terus melakukan pekerjaan itu tetapi mereka terus mengubah tanggal pembayaran sehingga kami tidak pernah menerima upah.”

Organisasi HAM itu mengungkapkan para pekerja telah mengajukan gugatan hukum terhadap LTC di Pengadilan Buruh di Doha namun mereka diminta untuk membayar masing-masing 600 riyal (Rp 2 juta) supaya kasus ini dapat diproses.

Para buruh memberi tahu Amnesti bahwa pengadilan menolak petisi mereka supaya dibebaskan dari biaya tersebut. Amnesti pun menuturkan bahwa di bawah hukum Qatar, seharusnya dari awal mereka memang tidak diwajibkan membayarnya.

Menurut Amnesti, para pekerja mengalami kekurangan makan yang parah setelah perusahaan berhenti memberi mereka uang makan sebesar 250 riyal (Rp 817 ribu) per bulan sejak Oktober lalu. Bulan lalu, sebagian buruh bahkan mengeluh kelaparan.

Baik juru bicara pemerintah maupun perwakilan LTC tidak ada yang dapat dihubungi untuk menanggapi hasil penyelidikan Amnesti.

Tetapi Amnesti mengutip seorang perwakilan LTC yang mengatakan bahwa uang makan telah dihentikan karena, “pada akhirnya, bukan saya yang menghasilkan uang untuk perusahaan ini.”

Amnesti juga mengutip ucapan seorang perwakilan perusahaan itu yang mengatakan pihaknya tidak mampu membayar izin tinggal bagi para buruh itu, sehingga mereka menghadapi risiko ditahan.

Karena sistem kerjasama di Qatar yang bersifat membatasi, para buruh tidak dapat mencari pekerjaan di perusahaan lain.

Bulan lalu, Qatar menyatakan dugaan pihak luar negeri mengenai kekejaman terhadap para buruh migran yang mengerjakan fasilitas Piala Dunia adalah “berlebihan” namun menegaskan mereka menganggap serius tuduhan semacam itu.

Leave a Reply
<Modest Style